Tulisan Afriansyah di immsurakarta.or.id (10/02) tentang Problem Riset Bidang Riset[1], sebenarnya sangat menarik untuk diulas lebih mendalam. Penulis optimis, tulisan Afriansyah tersebut dapat menjadi trigger bagi IMM untuk mengonsolidasikan kembali gerakan risetnya. Sebagaimana pendapat Afriansyah yang juga mengutip Freire, bahwa rasa-rasanya tak cukup bagi IMM jika hanya sebatas menerima pengetahuan-pengetahuan dari luar semata. IMM juga harus mampu berkontribusi terhadap lahirnya pengetahuan-pengetahuan baru lainnya.
Problem riset dalam tulisan Afriansyah, memang ia tulis berangkat dari pengalaman pribadinya selama di IMM Cabang Kota Surakarta, dan khususnya saat ia menempa diri di IMM Komisariat FKIP UMS. Namun dalam tulisan kali ini, penulis hendak mengajak para pembaca untuk mencari beberapa kemungkinan lain, karena bisa jadi problem riset ini tidak hanya terjadi di Komisariat dan atau Cabang saja.
SEBUAH EMBRIO
Pertama-tama, penulis mencoba membuka kembali beberapa dokumen organik IMM dan literatur-literatur lainnya yang relevan. Di antara dokumen-dokumen organik IMM tersebut, didominasi oleh hasil-hasil Tanwir dan Muktamar IMM. Perlu diketahui bahwa dokumen yang dipunyai oleh penulis hingga saat ini adalah mulai sejak Tanwir XX IMM tahun 2003 hingga Muktamar XVIII IMM tahun 2018. Hal ini penting diketahui oleh para pembaca sekalian, agar pembaca dapat memahami segala bentuk keterbatasan penulis di dalam tulisan ini.
Embrio Bidang Riset IMM sejatinya sudah ada sejak periode pertama DPP IMM. Agham (1989: 28) dalam bukunya menerangkan tentang struktural lengkap DPP IMM periode 1964-1967[2]. Di antara struktur DPP IMM tersebut, terdapat Biro Politik dan Pengembangan Ilmu yang kala itu dijabat oleh M. Amien Rais (Mantan Ketum PP Muhammadiyah) dan Yahya A. Muhaimin (Mendiknas RI tahun 1999-2001 era Gus Dur). Kedua tokoh tersebut berasal dari almamater yang sama, yakni UGM.
Menurut hemat penulis, dibentuknya Biro Politik dan Pengembangan Ilmu tersebut tentu tak terlepas dari napas perjuangan IMM sebagai gerakan amal dan gerakan ilmu. Sebagaimana yang ditetapkan pada Deklarasi Kota Barat (baca: Enam Penegasan IMM) di Munas (Muktamar) I IMM tahun 1965, bahwa Ilmu adalah amaliyah IMM dan amal adalah ilmiyah IMM (Agham, 1989:28)[3]. Oleh karena bersamaan dengan adanya Deklarasi Kota Barat serta Biro Politik dan Pengembangan Ilmu hasil dari Munas (Muktamar) I IMM itu, maka sesungguhnya IMM Cabang Kota Surakarta memiliki pijakan historis yang sangat kuat untuk merawat kerja-kerja intelektual IMM.
Seiring berkembangnya waktu pada satu dekade awal IMM hingga tahun 1975, Biro Politik dan Pengembangan Ilmu DPP IMM mengalami berbagai proses perubahan, baik secara struktur maupun fungsi. Adapun sebagaimana yang kita ketahui, DPP IMM sempat mengalami fase kevakuman pada dekade kedua (1975-1985) menurut Fathoni (1990) saat itu kondisi Cabang IMM masih aktif, salah satunya adalah IMM Cabang Kota Surakarta yang mengadvokasi WTS (baca: Wanita Tuna Susila) sekarang Pedila (baca : Perempuan yang Dilacurkan)[4].
Kevakuman DPP IMM mulai menemui titik terang setelah PP Muhammadiyah melaksanakan Rapat Pleno sebanyak tiga kali dan menetapkan struktural DPPS IMM, yang kala itu diketuai oleh Immawan Wahyudi (Agham, 1989:84)[5]. Pada tahun 1986, DPPS IMM menyelenggarakan Muktamar V IMM dan berhasil membentuk struktural DPP IMM periode 1986-1989. Diantara struktural tersebut terdapat Lembaga Pengkajian dan Pengembangan, dan kala itu dijabat oleh Bambang Setiaji (Rektor UMS 2005-2017, sekarang Rektor UMKT) (Agham, 1989: 89)[6]. Menurut hemat penulis, hadirnya lembaga baru DPP IMM ini tak ubahnya sebagai bentuk reinkarnasi Biro Politik dan Pengembangan Ilmu yang telah ada sebelumnya.
LAHIRNYA BIDANG RISET
Atas segala macam keterbatasan, penulis menduga bahwa kebangkitan gerakan riset IMM diawali dari Muktamar XIII IMM tahun 2008. Muktamar ini menghasilkan Pokok-pokok Pemikiran IMM: Jelang Setengah Abad Memasuki Era Globalisasi. Pada poin Komitmen Gerakan, IMM memantapkan diri bahwa Selain sebagai gerakan dakwah, IMM dapat berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat transformasi sosial modern[7]. Meskipun demikian, Muktamar ini tidak menyusun kebijakan jangka panjang per periode Muktamar, sehingga dapat dipastikan bahwa capaian IMM per periode Muktamar sangat sulit untuk diukur. Selain itu, struktural DPP IMM periode 2008-2010 juga hanya terdiri dari 7 Bidang saja. Di antara bidang-bidang itu, terdapat Bidang Keilmuan yang kala itu dijabat oleh Sunanto (Cak Nanto, sekarang Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah).
Di akhir masa jabatannya, DPP IMM periode 2008-2010 yang dinahkodai oleh Rusli Halim Fadli itu berusaha menghadirkan draf materi Muktamar XIV IMM tahun 2010 yang sistematis. Hal ini dapat dilihat dari hasil Muktamar XIV IMM yang menetapkan target per periode Muktamar, sehingga capaian DPP IMM per periode akan relatif lebih mudah diukur.
Muktamar XIV IMM tahun 2010 ini menetapkan target capaian mulai dari periode Muktamar XIV hingga periode Muktamar XVIII. Khusus pada periode Muktamar XV (untuk DPP IMM periode 2012-2014), kepemimpinan DPP IMM memang diarahkan untuk penguatan orientasi perkaderan. Karenanya, DPP IMM periode 2010-2012 mempersiapkan periode berikutnya itu dengan menerbitkan SPI (Sistem Perkaderan Ikatan) tahun 2011 sejauh pengamatan penulis, SPI tahun 2011 memang belum tergantikan hingga saat ini, meskipun pada tahun 2017 DPP IMM mengajukan pembaruan, namun banyak mendapat pertentangan dari berbagai daerah. Kala itu, Ketua Bidang Kadernya adalah Khotimun Susanti (alumni IMM Cabang Kota Surakarta, sekarang di PP NA, MDMC PP Muhammadiyah, dan LBH APIK). Sementara itu, periode Muktamar XVIII (untuk DPP IMM periode 2018-2020) kepemimpinan DPP IMM diarahkan pada transformasi gerakan keilmuan dan teknologi.[8]
Pada Muktamar XIV IMM ini Bidang di IMM mengalami beberapa tambahan, dari yang semula ada 7 Bidang menjadi 10 Bidang, serta tampil sebagai Ketua Umum DPP IMM periode 2010-2012 yaitu Ton Abdillah Has. Bidang Sosial Ekonomi mulai dipisah menjadi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Ekonomi Kewirausahaan. Muncul sebagai Bidang baru yaitu Bidang Media dan Teknologi serta Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga. Sementara itu Bidang Keilmuan tetap, namun ada lembaga baru yakni Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Selain itu terdapat pula 5 lembaga lain, yakni : Kesehatan, Hukum dan HAM, Penerbitan, Hubungan Antar Kampus, serta Hubungan Internasional (sebagai cikal bakal Bidang Hubungan Luar Negeri).[9]
Periode kepemimpinan Ton Abdillah diakhiri dengan adanya Muktamar XV IMM tahun 2012 di Medan. Pada Muktamar inilah Bidang Keilmuan dirubah menjadi Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (sama seperti sekarang). Selain itu, Muktamar ini juga merubah Bidang Dakwah menjadi Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman, serta Bidang Media dan Teknologi berubah menjadi Bidang Media dan Komunikasi. Lembaga Hubungan Internasional pun juga dinaikkan statusnya menjadi Bidang Hubungan Luar Negeri.
Adapun untuk target jangka panjang, Muktamar ini hanya meneruskan dan menambah satu target periode Muktamar, yakni untuk periode Muktamar XIX (DPP IMM periode 2020-2022). Target periode Muktamar XIX itu adalah penguatan kader pada struktur birokrasi pemerintahan, hal ini dimaksudkan supaya kader-kader IMM dapat mengawal keberpihakan pemerintah agar segala kebijakan publik yang dihasilkan memang sebenar-benarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Kebijakan ini mungkin sedikit kontroversi bagi IMM, namun yang juga perlu digarisbawahi adalah bahwa kebijakan ini diambil atas dasar pijakan yang jelas, yakni penguatan kapasitas kader melalui perkaderan dan keilmuan di periode-periode sebelumnya. Kebijakan ini seolah menjadi jawaban atas pertanyaan Apakah yang akan dilakukan IMM, setelah satu dekade lamanya sejak 2010 ditempa melalui penguatan perkaderan dan keilmuan?.
DISORIENTASI
Dua tahun berselang, akhirnya IMM melaksanakan Muktamar XVI tahun 2014 (Muktamar Setengah Abad IMM, di Kota Surakarta). Sebenarnya hingga sejauh ini, penulis masih menganggap bahwa Muktamar ini adalah Muktamar IMM yang paling baik dari segi pengarsipan dokumen. Namun dalam hal target capaian Muktamar, nampaknya Muktamar ini masih jauh panggang dari api terhadap cita-cita Muktamar XIII IMM tahun 2008 sebagaimana di atas. Selain itu, nampak bahwa target jangka panjang yang dihasilkan pada Muktamar kali ini hanya pengulangan dari target jangka panjang Muktamar sebelumnya (DPP IMM, 2014: 40).[11]
Kepemimpinan DPP IMM hasil dari Muktamar Setengah Abad ini banyak dihiasi agenda parlemen jalanan, masih terngiang di benak penulis sebuah tagline yang sangat familiar kala itu, yakni Luruskan Kiblat Bangsa yang diusung IMM bersama anggota Aliansi Tarik Mandat. Namun pada saat ada permusyawaratan IMM, periode ini nampaknya selalu menghadirkan draf materi yang kontroversial. Sebut saja draf materi Tanwir XXVI IMM tahun 2015 yang seingat penulis menyodorkan materi pengubahan tujuan IMM serta keluarnya IMM dari Muhammadiyah (pembaca dapat melihat kembali drafnya, barangkali penulis salah). Adapun pada Muktamar XVII IMM tahun 2016, periode ini menyodorkan draf AD/ART IMM yang sangat mirip dengan AD/ART organisasi gerakan mahasiswa lain.
Draf Muktamar tersebut akhirnya mendapat penolakan dari muktamirin, bahkan membuat IMM Jawa Barat melakukan walk out kala itu. Muktamar ini memutuskan untuk menetapkan kembali hasil Muktamar Setengah Abad. Namun ternyata, belakangan diketahui bahwa yang ditanfidzkan oleh DPP IMM adalah justru hasil Muktamar XIII tahun 2008 dengan segala perubahannya. Adapun catatan dari penulis untuk Tanfidz Muktamar XVIII IMM tahun 2018 adalah bahwa target jangka panjang IMM per periode juga merupakan pengulangan dari hasil Muktamar XV IMM tahun 2012 – kasusnya sama dengan Muktamar Setengah Abad (DPP IMM, 2018: 63).[12]
Pada akhirnya, tulisan ini hendak mengatakan bahwa antara grassroot dan pusat terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi arah gerakan IMM, termasuk di antaranya adalah tentang riset. Bahkan bukan tidak mungkin jika dinamika eksternal IMM juga turut mempengaruhi. Namun bukan berarti ketika terjadi disorientasi gerakan, maka grassroot turut mengalami disorientasi. Hal ini pernah dibuktikan oleh IMM Cabang Kota Surakarta di kala DPP IMM mengalami kevakuman pada tahun 1975-1985.
Oleh:
Mahfudh Ali Haidar
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Referensi dan Hyperlink
[1] http://immsurakarta.or.id/2020/02/10/problem-riset-bidang-riset/ diakses pada 20 Februari 2020 pukul 21:18 WIB
[2] Agham, N. C. (1989). Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan IMM. Jakarta
[3] Ibid
[4] Fathoni AF, Farid. (1990). Kelahiran yang Dipersoalkan : Dua Puluh Enam Tahun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 1964-1990. Surabaya : PT Bina Ilmu
[5] Agham, N. C. (1989). Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan IMM. Jakarta
[6] Ibid
[7] DPP IMM. (2008). Tanfidz Muktamar XIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jakarta : DPP IMM
[8] DPP IMM. (2010). Tanfidz Muktamar XIV Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jakarta : DPP IMM
[9] Ibid
[10] DPP IMM. (2012). Tanfidz Muktamar XIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jakarta : DPP IMM
[11] DPP IMM. (2014). Tanfidz Muktamar XVI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jakarta : DPP IMM
[12] DPP IMM. (2018). Tanfidz Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jakarta : DPP IMM