
Penulis: IMMawan Achmad Mahbuby (Sekretaris Umum IMM Surakarta 2023/2024)
Menjelang pelaporan pertanggungjawaban DPP IMM selama masa kepemimpinan Abdul Musawir Yahya mengingatkan kisah resi durna, guru dari pandawa dan kurawa pada drama epik Mahabarata. Meskipun mengetahui nilai-nilai kebaikan yang harus dijaga sebagai seorang Resi, namun Ia memilih jalan keburukan karena arogansi untuk menjadikan Aswatama seorang ksatiya yang termasyhur. Mungkin beberapa poin dalam kisah tersebut dapat menjadi analogi Kebringasan DPP IMM ketika pelaksanaan Pemilu 2024. Statement Ketua Umum DPP IMM yang menjadi kontroversial, ketika otoritas lembaga organisasi IMM dan seluruh AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) tergabung dalam tim suksesi bergerak 1912 untuk kemenangan salah satu paslon presiden dan wakil presiden Indonesia seakan meniadakan kode etik organisasi Muhammadiyah yang tidak berfalifiasi dalam partai politik, layakkah LPJ DPP IMM diterima?
Khittah Denpasar Muhammadiyah tahun 2002 yang menjelaskan keberpihakan Muhammadiyah pada kontestasi partai politik, serta SK PP Muhammadiyah tahun 2013 yang menjelaskan tentang afiliasi kader Muhammadiyah dalam kontestasi partai politik seperti ditiadakan. Meskipun tahu, namun ego sentris nampaknya menjadi pemicu utamanya.
Jika dilihat, setiap masyarakat Indonesia memang harus menentukan pilihan pada setiap kontestasi politik negara, namun yang menjadi permasalahan adalah Abdul Musawir Yahya bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, namun Ia juga menjadi Ketua Umum tertinggi di IMM sekaligus menjadi suri tauladan sesuai falsafah perkaderan dalam Sistem Perkaderan Ikatan (Baca SPI). Segala tindak tanduk pastinya akan dilihat dan ditiru oleh kader-kader IMM lainnya karena hal tersebut merupakan konsekuensi seorang pemimpin.
Tidak hanya Abdul Musawir Yahya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP IMM, Dolly Ichsan David secara terang-terangan berafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Kasus tersebut jelas melanggar konstitusi tertinggi di IMM, namun nampaknya kader-kader IMM seluruh Indonesia sedang menutup mata. Entah mereka bersikap acuh tak acuh akan marwah ideologi IMM dan Muhammadiyah, atau kantong mereka sudah penuh dengan kertas-kertas bernilai.
Akankah fenomena-fenomena semacam ini akan dinormalisasi dalam tubuh IMM ? mengingat IMM tidak hanya sebagai organisasi Muhammadiyah, namun sebagai organisasi pergerakan yang memiliki peran menjadi intelektual organik.
IMM Bak Mobil Politik
Jika kita melihat sikap Muhammadiyah yang tidak berafilisasi dengan partai politik atau ikut campur dalam urusan politik praksis, maka bagaimana dengan IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah ? Bak mobil politik, semkain kesini IMM hanya dijadikan sebagai kendaraan politik para oknum yang berdalih kepentingan bersama namun nyatanya menggeruk kepuasan pribadinya sebatas meraup nasi untuk perut mereka.
Fenomena di atas perlu menjadi tagline besar dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban DPP IMM pada Muktamar ke-XX untuk mengembalikan kembali nilai-nilai IMM yang diangkat oleh Djazman Al-Kindi dan para pendiri lainnya. Rekonstruksi kode etik anggota IMM memang harus dilakukan, dengan cara paling pragmatis adalah menolak pelaporan DPP IMM periode ini untuk memberi efek jera pada pelaku pelanggaran etik.
IMM Patut Dikeluarkan dari Otonom Muhammadiyah
Jika fenomena di atas akan dinormalisasi dalam tubuh IMM, maka hal terburuk yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan IMM dari otonom Muhammadiyah, agar IMM tidak memiliki peran dalam menjaga marwah dan idealitas ideologi Muhammadiyah. Sematan nama Muhammadiyah dalam kata Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sepatutnya dirombak. Jika memang harapan kedepan adalah pengarahan IMM pada ranah gerak politik praksis.
Ubah semua tata aturan di IMM terkhususnya AD/ART IMM apabila dikehendaki IMM hanya sebatas kendaraan politik praksis. Mengingat pula pembahasan aturan tertinggi berada di forum Mukatamar.
Saya hanya bisa melihat dari dua sisi..dan kita jg tidak tau untuk apa dan kenapa.. perihal menyalahi ini itu..saya sebagai alumni hanya bisa melihat kader dan alumni harus menjadi wadah bagi kader dan alumni agar menjadi bagian dr proses demokrasi dan proses perkembangan bangsa dan negara..
Saya ingat mau jadi apapun kalian dimanapun kalian jangan pernah lupakan rumahmu…
Mau mengeluarkan IMM dr Ortom Muhammadiyah? G salah…wong pengurus aja level pusat secara pribadi ngotot dukung mendukung di salah satu group plmuhammadiyah dan akademisi.. ayaolah sama2 dewasa dalam bersikap
Coba dicek deklarasi setengah abad IMM hasil muktamar Solo tahun 2014. Salah satu poinnya adalah IMM independen terhadap politik praktis.